ARTICLE AD BOX
Pria yang akrab disapa Riefky mengatakan memang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menetapkan 12 provinsi yang akan dikembangkan. Namun, dia menyebut pihaknya membutuhkan kajian lebih dalam untuk mengembangkan potensi ekonomi di setiap daerah.
Rencananya, pihaknya tidak hanya menyasar ke Provinsi/kota saja. Namun, juga kecamatan hingga desa-desa. Untuk itu, dia pun belum bisa menyebutkan detail daerah mana saja yang akan menjadi prioritasnya.
"Jadi memang ada 12 provinsi yang telah ditetapkan oleh Bappenas, tetapi tentu itu juga akan dikaji lebih dalam lagi. Karena ini tidak bisa secara kewilayahannya tidak provinsi, tapi akan masuk ke kabupaten, kota, ke desa, dan seterusnya. Jadi memang kami belum bisa menyebutkan detail daerahnya," kata Riefky usai menghadiri pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, seperti dilansir detikcom, Selasa (3/12).
Dia pun menyebut pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menjadi awal agar pihaknya terus menindaklanjuti dan mengkaji bersama dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi memang yang kita harapkan daerah yang kita dukung, konektivitasnya ataupun revitalisasi dari kreatif hub-nya, ataupun pembangunan kreatif hub-nya itu benar-benar yang bisa sustain dan berkelanjutan," imbuh Riefky.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai provinsi mana saja, Riefky hanya menyebut Sumatra Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Dia pun membeberkan alasan kenapa wilayah timur Indonesia belum menjadi fokus pemerintah.
Dia menyebut hal tersebut masih membutuhkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dalam membangun infrastruktur. Namun, pihaknya telah melihat beberapa potensi di wilayah timur Indonesia, seperti NTT.
"Masih ada daerah-daerah yang justru dengan ekonomi kreatif bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Contoh tadi kita bicarakan tentang potensi NTT, kemudian juga potensi daerah-daerah yang mungkin selama ini tertinggal. Kalau kita tunggu kapan industri-industri yang berkembang, industri agrikultur atau industri pabrikan misalnya daerah itu cukup lama, tapi mungkin justru bisa dikejar dengan sektor ekonomi kreatif yang kita dukung," terang Riefky.
Dari sektor ekraf, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sekitar 2 juta. Dengan tambahan target tersebut, jumlah lapangan kerja di sektor ekraf meningkat dari 25 juta menjadi 27 juta.
"Yang pasti dalam 5 tahun ke depan tentu kita berharap akan ada peningkatan target juga terhadap terbuka lapangan pekerjaan itu sampai 25 juta, 27 juta bahkan karena tahun ini sudah di 25 juta dari sektor ekonomi kreatif," kata Riefky.
Riefky menyebut sektor ekraf dapat berkontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 8,3% dalam lima tahun ke depan. Saat ini sektor ekraf berhasil menyumbang sekitar 6% ke PDB. Dia pun mengaku optimistis dapat mencapai target tersebut.
Adapun ada 17 subsektor yang menjadi prioritas dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif, seperti kuliner, kriya, fashion, musik, hingga film. Namun, pihaknya akan berfokus pada 7-10 subsektor.
"17 subsektor kan yang diatur undang-undang, tapi fokus 7-10 nanti kita sedang susun lagi," jelas Riefky. 7