DKPP Buleleng Luncurkan ‘Juntai Pangan’

Kepala DKPP Kabupaten Buleleng, I Gede Putra Aryana mengungkapkan, upaya ini sebagai salah satu peningkatan kualitas layanan sistem Pemerintahan Kabupaten Buleleng berbasis elektronik, melalui integrasi sistem informasi.

Kata Aryana, keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dalam mengendalikan gejolak pangan hingga kebutuhan pokok, juga menuntut adanya panduan atau pedoman aksi antar pihak, dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja kolaborasi tim.

“Sejalan dengan semangat tersebut, DKPP Buleleng membuat langkah inovasi Juntai Pangan, yang menyediakan dashboard eksekutif, berisikan data ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng,” jelasnya, Jumat (29/11) siang.

Aryana melanjutkan, Juntai Pangan dibuat dalam rangka mempercepat akses informasi pangan dan pengambilan keputusan atau kebijakan, yang cepat, responsif, dan berbasis data, selain dengan penyediaan akses data. Apalagi ketahanan pangan sebagai isu strategis yang informasinya harus terus diperbaharui.

Bersamaan dengan itu juga, DKPP Buleleng juga membuat sebuah pedoman aksi, yang di dalamnya berisi peran dan tugas masing-masing stakeholder, dalam pengendalian gejolak harga pangan dan upaya pengendalian inflasi daerah.

Dengan pedoman itu, diharapkan kolaborasi penyediaan data ketahanan pangan yang terintegrasi, dapat memberikan manfaat, dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendorong keterlibatan aktif para pihak, dalam pengendalian inflasi berbasis data digital.

“Dengan pedoman aksi ini, kinerja Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dapat meningkat, dengan keterpaduan aksi kolaborasi dan sinergi antar pihak, dengan komitmen berkelanjutan,” lanjutnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengatakan kalau ketahanan pangan erat kaitannya dengan unsur administratif, bukan unsur teknis. Sebab berbicara masalah pangan, ada aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan yang harus diperhatikan.

Lihadnyana berharap DKPP Buleleng, sebagai pelaksana kebijakan alias pelaku teknis, dapat bergerak dan terus memantau situasi kebutuhan pangan di Bali utara.

“Juntai Pangan harus dapat gambarkan real time kondisi pangan di Buleleng. Berapa stoknya hingga dimana posisi pangannya, sebab ini untuk mengukur kekuatan pangan di Buleleng. Karena kedudukannya sangat strategis bagi negara dan wilayah masing-masing,” ujarnya. 7 mzk