Kemendagri Dorong Kemudahan Perizinan di Daerah untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa perizinan yang rumit kerap menjadi hambatan utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. "Proses perizinan yang memakan waktu lama tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga mempersulit pelaku UMKM untuk tumbuh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian daerah sebagai pencipta lapangan kerja sekaligus pengurang kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, BSKDN memprioritaskan langkah strategis untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan layanan perizinan yang ramah bagi pelaku usaha.

"Dari sisi pemerintah daerah, kami perlu memetakan penguatan yang harus dilakukan agar layanan perizinan menjadi lebih baik ke depannya," tambah Yusharto.

BSKDN juga mendorong penggunaan sistem berbasis teknologi dalam proses perizinan guna menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. "Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses perizinan dilakukan secara efisien dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," jelasnya.

Selain itu, Yusharto menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem layanan perizinan yang efisien. "Kinerja layanan perizinan di sejumlah daerah masih rendah. Oleh karena itu, kerjasama lintas pihak sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.

Penyederhanaan layanan perizinan diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan langkah ini, diharapkan iklim usaha di daerah menjadi lebih kondusif, terutama bagi sektor UMKM yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

"Ini bukan hanya tentang kemudahan perizinan usaha, tetapi berlaku untuk semua jenis perizinan agar mendukung pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Yusharto.

Melalui langkah konkret ini, Kemendagri berharap percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud, sekaligus mendukung terciptanya perekonomian daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.