Masa Kampanye Pilkada Serentak 2024 Berakhir

DENPASAR, NusaBali 

Masa kampanye Pilkada Serentak 2024 berakhir pada Sabtu (23/11). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengajak masyarakat Bali datang ke TPS menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara, Rabu (27/11). 

Acara penutupan masa kampanye digelar KPU Bali di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandi), Niti Mandala, Denpasar, Sabtu (23/11) petang. Acara bertajuk ‘Harmoni Demokrasi Bali Shanti Lan Jagadhita’ dihadiri perwakilan Forkopimda Bali, perwakilan pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2024, dan stakeholder terkait. Acara dirangkaikan dengan doa bersama lintas agama dan pementasan seni inagurasi.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan secara umum proses kampanye di Bali telah berlangsung lancar. Seluruh pihak bekerja keras agar proses pesta demokrasi di Pulau Dewata berlangsung kondusif. 

“Berikutnya kita akan memulai dengan masa tenang. Kami berharap semua melaksanakannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing,” ujar Lidartawan. 

Lidartatawan mengatakan, lebih lanjut KPU Bali dan KPU kabupaten/kota akan mulai mendistribusikan logistik (surat suara) ke desa/kelurahan yang ada di seluruh Bali pada Senin (25/11). Untuk selanjutnya mendistribusikan lebih lanjut ke TPS-TPS pada hari H, 27 November 2024.

 

“Kita berharap nanti, kita semua mendorong mengajak masyarakat Bali untuk datang ke TPS pada 27 November 2024 dari pukul 07.00 pagi sampai 13.00 Wita,” kata mantan Ketua KPU Bangli, ini. 

KPU Bali menargetkan partisipasi pemilih kali ini mencapai minimal 75 persen. Dia optimistis target tersebut tercapai seperti pada Pilkada Serentak 2020 yang lalu. Lidartawan berharap masyarakat Bali tidak ragu menggunakan hak pilihnya. Apalagi pemerintah telah menetapkan hari pemungutan suara 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. 

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbamgpol) Bali I Gusti Ngurah Wiryanata, juga mengajak masyarakat Bali untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. 

“Ayo datang ke TPS tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilih saudara dengan bijaksana. Pilihlah calon kepala daerah sesuai dengan hati nurani saudara,” ajak Mahendra Jaya. 

Dia menyampaikan, berbagai proses kampanye yang telah berlangsung adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi yang sehat, terbuka, dan penuh semangat untuk memilih pemimpin yang akan membawa Bali ke arah yang lebih maju dan sejahtera. 

Meski demikian, Mahendra Jaya mengingatkan bahwa proses pilkada masih belum selesai. Masih banyak tugas menunggu sampai dengan hari pencoblosan dan pascapencoblosan. 

“Meskipun kampanye telah berakhir, saya terus mengajak semua pihak untuk tetap menjaga suasana yang damai dan kondusif hingga hari pencoblosan nanti. Mari kita buktikan bahwa demokrasi di Bali dapat berjalan dengan sejuk, penuh rasa hormat, bermartabat, berintegrasi, berkualitas, dan penuh dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang kita miliki,” pesan Mahendra Jaya. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna, mengatakan menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara, Bawaslu Bali telah membentuk tim khusus untuk melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah Bali. 

Patroli ini bertujuan mencegah pelanggaran, baik berupa politik uang, kampanye terselubung, maupun pelanggaran lainnya yang dapat mencederai proses demokrasi. 

“Kami ingin memastikan bahwa masa tenang benar-benar dimanfaatkan untuk refleksi oleh para pemilih, bukan justru diwarnai pelanggaran,” kata Suguna saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang diinisiasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (22/11). 

Dalam kesempatan itu Suguna menyampaikan bahwa belum ada sengketa proses yang dilaporkan oleh peserta pemilihan kepada Bawaslu Bali. Namun, pengawasan intensif terus dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan.

“Selama 59 hari masa kampanye, Bawaslu Bali bersama jajaran di seluruh kabupaten/kota telah melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye secara intensif. Hal tersebut untuk menunjukkan komitmen kuat kami dalam menjaga integritas demokrasi di Bali,” ucap Suguna.

Suguna menegaskan bahwa Bawaslu Bali akan terus menjaga integritas dalam pengawasan hingga seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. “Kami berkomitmen penuh untuk mengawal pilkada serentak ini dengan integritas tinggi. Langkah ini bukan hanya demi kesuksesan pilkada di Bali, tetapi juga demi menjaga stabilitas politik nasional,” ujarnya.

Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Tim Menkopolkam Marsekal Muda TNI Oka Prawira, bertujuan untuk memastikan kesiapan berbagai aspek terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Oka menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran seluruh tahapan pilkada. 

“Kunjungan kami bertujuan untuk memastikan lima hal utama. Pertama, memastikan kelancaran setiap tahapan pilkada serentak tanpa hambatan. Kedua, mengecek kesiapan pengamanan. Ketiga, melihat kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pilkada. Keempat, memastikan pemungutan suara dapat terlaksana pada 27 November 2024. Dan kelima, mengidentifikasi kondisi wilayah pada hari pemungutan suara yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan,” papar Marsekal Muda Oka.

Dikatakannya, Pilkada Serentak 2024 merupakan agenda politik nasional yang menjadi bagian dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa kesuksesan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga membutuhkan sinergi dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Demokrasi kita adalah demokrasi yang sejuk dan damai, melalui pertemuan ini kita berkomitmen stabilitas politik dan keamanan nasional adalah prioritas yang harus dijaga bersama,” tandasnya. 

Sementara itu, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali melakukan pemblokiran terhadap konten-konten berisi informasi hoaks terkait Pilkada Bali 2024.

“Setiap hari rata-rata ada tiga sampai lima itu (konten hoaks) yang sumbernya tidak jelas dan muatannya pun mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menyesatkan,” kata Direktur Reserse Siber Polda Bali AKBP Ranefli Dian Candra di Denpasar, Sabtu (23/11).

Menurut Ranefli, konten-konten hoaks tersebut dalam bentuk website berita maupun konten yang dikemas dalam media sosial. Kebanyakan, konten-konten tersebut diduga diunggah oleh buzzer politik yang berada di luar Bali. 

Penyebaran konten-konten hoaks tersebut pun meningkat sejak masa kampanye pada September 2024.

Namun demikian, konten-konten tersebut langsung di-take down oleh petugas Ditressiber Polda Bali agar tidak melebar dan membuat situasi kamtibmas di Bali terganggu.

“Kami rekap dari saat kampanye itu kurang lebih sudah ada puluhan, tetapi kita sudah telusuri posisinya pun tidak di Bali dari akun-akun buzzer,” ujar AKBP Ranefli.

Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali tersebut mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima laporan dari pasangan calon tertentu terkait konten hoaks.

“Berita-berita yang sumbernya tidak jelas seperti buzzer kita sudah lakukan pemblokiran dan melakukan take down, tetapi sejauh ini belum ada laporan dari pihak manapun terkait berita itu,” kata dia.

Konten hoaks yang diduga diproduksi oleh para buzzer politik tersebut, kata AKBP Ranefli, banyak terkait profil para calon yang berusaha menjatuhkan para calon tertentu.

Dia mengingatkan para calon dan tim sukses masing-masing untuk tetap menjaga kondusifitas Bali.

“Kita dari awal sudah sepakat Kapolda dengan Forkominda, KPU dan Bawaslu semuanya untuk pelaksanaan pemilu dengan kampanye damai. Termasuk tim suksesnya kami imbau silakan melakukan sosialisasi dengan sehat,” katanya. 7 ad,